Gubernur Mirza Dorong Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

— Paragraf 1 —

ReferensiRakyat.CO.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan hilirisasi komoditas dan pembangunan berbasis desa.

— Paragraf 2 —

Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menerima Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung pada Senin, 2 Maret 2026.

— Paragraf 3 —

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah fokus membangun ekosistem ekonomi desa melalui program strategis Desaku Maju, yang bertujuan menahan capital flight serta meningkatkan nilai tambah komoditas utama daerah.

— Paragraf 4 —

“Lampung adalah provinsi kaya komoditas. Padi, jagung, dan singkong saja menghidupi sekitar 1,2 juta kepala keluarga atau hampir 70 persen populasi. Kalau tiga komoditas ini kita selesaikan tata kelolanya, Lampung bisa take off,” ujarnya.

— Paragraf 5 —

Gubernur Mirza menjelaskan bahwa selama ini sebagian besar komoditas Lampung masih keluar dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah dinikmati daerah lain.

— Paragraf 6 —

Ia mencontohkan produksi jagung mencapai 1,7 juta ton per tahun, namun belum didukung sistem pengeringan (dryer) memadai di tingkat desa.

— Paragraf 7 —

Melalui program Desaku Maju, Pemprov Lampung merancang pembangunan dryer secara masif di 500 desa sentra produksi, sehingga petani memiliki daya tawar lebih baik dan hilirisasi akan diperluas hingga pengolahan pakan ternak, produksi ayam, hingga distribusi pangan berbasis desa.

— Paragraf 8 —

“Kalau jagung dikeringkan di desa, dibuat pakan di desa, ayam dibesarkan dan diproses di desa, lalu masuk ke dapur MBG di desa, kita bisa mengurangi biaya logistik, meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat konsumsi protein masyarakat,” jelasnya.

— Paragraf 9 —

Selain dryer, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Pemprov juga menyiapkan program pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa untuk meningkatkan produktivitas lahan hingga 15 persen, serta penguatan BUMDes agar mampu menjadi offtaker komoditas lokal dimana saat ini dari sekitar 2.300 BUMDes berbadan hukum, baru sebagian kecil yang benar-benar aktif dan tumbuh.

— Paragraf 10 —

Ia menyoroti persoalan mendasar pembangunan Lampung, yakni tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 30.000 anak per tahun serta terbatasnya kapasitas pendidikan vokasi.

— Paragraf 11 —

“Ekonomi tidak akan tumbuh kalau SDM kita tertinggal. Karena itu, kami butuh dukungan akademisi dan alumni untuk memperkuat pendidikan vokasi desa, riset pakan ternak berbasis komoditas lokal, serta pendampingan tata kelola BUMDes,” tegasnya.

— Paragraf 12 —

Gubernur Mirza menekankan bahwa pembangunan Lampung membutuhkan pendekatan hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan unsur hukum.

— Paragraf 13 —

Ia meminta agar segera dibentuk tim kerja bersama antara OPD terkait dan Kagama untuk menindaklanjuti kerja sama konkret, termasuk peluang riset, program KKN tematik, serta penguatan ekosistem ekonomi desa.

— Paragraf 14 —

“Semangat di Lampung ini banyak sekali. Tugas kami adalah mengumpulkan dan mengoordinasikan semangat itu agar bergerak dalam satu arah yang sama memajukan Provinsi Lampung,” pungkasnya

— Paragraf 15 —

Ketua Kagama Lampung Qudrotul Ikhwan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun ruang kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan.

— Paragraf 16 —

“Kami melihat banyak program pemerintah yang sangat baik, tetapi di lapangan sering terkendala pada aspek pendampingan dan perubahan mindset. Di sinilah Kagama ingin hadir, memastikan program itu tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi gerakan yang berkelanjutan,” ujarnya.

— Paragraf 17 —

Ia mencontohkan pengalaman Kagama dalam mendampingi desa binaannya dimana program dryer yang secara teknis sudah tersedia, menurutnya, belum optimal karena petani terbiasa hanya menanam dan menjual hasil panen, belum sampai pada tahapan industrialisasi dan pengelolaan pascapanen.

— Paragraf 18 —

“Kami masuk untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Petani perlu diyakinkan bahwa pengeringan itu meningkatkan daya tawar. Ini soal perubahan pola pikir, bukan sekadar alat,” jelasnya.

— Paragraf 19 —

Selain pendampingan pertanian, Qudrotul menyampaikan bahwa Kagama Lampung juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan, seperti bakti sosial saat bencana, penanaman mangrove di wilayah pesisir, gerakan biopori, pengelolaan sampah, serta edukasi kebudayaan melalui kegiatan Nitilaku.

— Paragraf 20 —

Di bidang pemberdayaan ekonomi, Kagama menerapkan skema gotong royong berbasis iuran anggota untuk mendukung kegiatan produktif Masyarakat.

— Paragraf 21 —

Termasuk pembelian jagung untuk diolah menjadi pakan ternak dalam skala komunitas. Model ini dinilai sebagai bentuk nyata pengabdian alumni yang tidak berorientasi pada keuntungan pribadi.

— Paragraf 22 —

“Kami ingin membangun semangat pengabdian. Alumni yang punya keahlian di bidang peternakan, pertanian, manajemen, atau pendidikan bisa langsung turun mendampingi. Orientasinya bukan honor, tetapi kontribusi,” tegasnya.

— Paragraf 23 —

Dalam aspek pendidikan, ia menyampaikan bahwa Kagama Lampung juga rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada siswa-siswi di daerah agar memiliki akses dan keberanian melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk melalui jalur afirmasi.

— Paragraf 24 —

Qudratul menegaskan bahwa Kagama siap bersinergi dengan Pemprov Lampung dalam penguatan BUMDes, pendampingan hilirisasi komoditas, riset pakan ternak berbasis bahan lokal, serta pengembangan pendidikan vokasi desa.

— Paragraf 25 —

Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kagama Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berbasis komoditas unggulan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

➡️ Baca Juga: Mental Health dan Tekanan Sosial: Kunci Produktivitas Harian yang Sehat dan Berkelanjutan

➡️ Baca Juga: Perkuat Layanan dan Edukasi untuk Tingkatkan Partisipasi Warga dalam Penanganan Stunting