BEM SI Kerakyatan Jabar Kritik Kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran Selama 2 Tahun

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundang perhatian dan kritik dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat. Dalam aksi demonstrasi mereka, mahasiswa menyuarakan sejumlah kritik yang berkaitan dengan kinerja pemerintah, mulai dari penanganan kebakaran hutan yang semakin meluas hingga pengelolaan anggaran negara yang dirasa belum optimal.

Aksi Demonstrasi di Bandung

Demonstrasi tersebut berlangsung di persimpangan Jalan Dago-Cikapayang, tepat di bawah Jalan Layang Pasteur-Surapati (Pasupati), Bandung, pada hari Selasa, 12 Oktober 2026. Dalam aksi ini, para mahasiswa tidak hanya membawa spanduk berisi tuntutan, tetapi juga menyampaikan keresahan mendalam terkait tata kelola pemerintahan yang mereka anggap belum berjalan dengan baik dan efektif.

Kritik Terhadap Struktur Pemerintahan

Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Barat, Sanditya Saputra, mengemukakan bahwa meskipun jumlah pejabat dalam struktur pemerintahan Prabowo cukup besar, yakni lebih dari 150 orang, namun hal tersebut tidak sebanding dengan penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, keberadaan banyak pejabat justru tidak memberikan dampak signifikan terhadap resolusi isu-isu mendasar yang mempengaruhi kehidupan rakyat.

Sanditya menegaskan, “Faktanya, banyak sekali masalah yang hingga kini tidak terselesaikan.” Pernyataan ini mencerminkan frustrasi mahasiswa terhadap situasi yang ada, di mana mereka merasa pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Salah satu fokus utama dalam aksi mahasiswa adalah permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Mereka mengkritik lambatnya tindakan pemerintah dalam mengatasi dampak dari kebakaran yang telah menyebabkan masyarakat menderita akibat asap yang menyebar luas.

Respon Pemerintah yang Dinilai Lambat

Sanditya mengecam respons pemerintah yang dianggap tidak cepat tanggap terhadap masalah ini. Ia menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak, yang harus berjuang mengatasi masalah kesehatan akibat asap kebakaran yang berlangsung berbulan-bulan.

“Kebakaran hutan telah berlangsung selama empat bulan, namun respons dari pemerintah sangat minim,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya perhatian pemerintah terhadap isu yang telah menjadi masalah kronis di Indonesia.

Rapat Terbatas dan Strategi Mitigasi

Dalam konteks ini, Sanditya juga menyoroti rapat terbatas yang baru saja dilakukan oleh Presiden Prabowo dan jajarannya untuk membahas penanganan kebakaran hutan. Ia berpendapat bahwa langkah-langkah antisipasi seharusnya sudah dilakukan jauh sebelumnya, mengingat kebakaran hutan bukanlah masalah baru di Indonesia.

Pentingnya Mitigasi yang Efektif

Mereka menekankan bahwa pemerintah seharusnya memiliki strategi mitigasi yang terukur dan berkelanjutan agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahunnya. “Sebagai presiden dan pemerintahan saat ini, seharusnya ada cara yang jelas untuk memitigasi agar permasalahan ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.

• Respons cepat terhadap isu kebakaran hutan.
• Struktur pemerintahan yang efektif dan efisien.
• Strategi mitigasi bencana yang terukur.
• Perhatian terhadap kesehatan masyarakat terdampak asap.
• Penyelesaian masalah yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks ini, mahasiswa menekankan pentingnya pendekatan yang lebih proaktif dari pemerintah dalam menghadapi isu-isu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Keterlibatan aktif dari pemerintah dalam mendengarkan suara rakyat diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

Memahami Kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran

Analisis terhadap kinerja pemerintah Prabowo-Gibran dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan realitas yang ada. Banyak pihak merasa bahwa pemerintah belum berhasil memenuhi janji-janji kampanye yang diusung selama pemilu, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi ini tidak hanya menginginkan perubahan, tetapi juga kejelasan tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Mereka berharap agar suara mereka didengar dan diperhatikan dalam proses pembuatan kebijakan.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pemerintahan

Keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Mahasiswa menekankan bahwa pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat untuk membahas isu-isu yang relevan dan mencari solusi bersama.

“Kami ingin pemerintah tidak hanya mendengarkan, tetapi juga beraksi berdasarkan masukan yang kami berikan,” tambah Sanditya, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan perubahan yang positif.

Kesimpulan dari Aksi Mahasiswa

Aksi mahasiswa yang berlangsung di Bandung ini menandai suara generasi muda yang peduli terhadap masa depan bangsa. Dengan mengangkat isu-isu kritis seperti penanganan kebakaran hutan dan pengelolaan anggaran, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga agen perubahan.

Ke depan, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif dan proaktif dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, kinerja pemerintah Prabowo-Gibran dapat ditingkatkan dan memberikan dampak yang lebih positif bagi rakyat.

Melalui aksi ini, mahasiswa juga mengingatkan bahwa partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

➡️ Baca Juga: HP Terbaru dengan Desain Praktis untuk Penggunaan Nyaman Sepanjang Hari Digital

➡️ Baca Juga: Indonesia Tanpa Gelar di Swiss Open 2026, Putri KW dan Alwi Farhan Raih Runner-up