76 Dapur MBG bandung barat Berita SLHS SPPG

76 Dapur MBG di Bandung Barat Tidak Memiliki SLHS yang Valid

bila salsabila3 menit ago

0 3 minutes read

Kondisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan, terutama terkait dengan kelayakan higienisnya. Sebanyak 76 dapur yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebuah dokumen penting yang menjamin standar kebersihan dan keamanan makanan yang disajikan.

Pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

SLHS merupakan salah satu syarat utama bagi dapur SPPG untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan dalam hal kebersihan dan keamanan makanan. Tanpa sertifikat ini, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas makanan yang disajikan akan dipertanyakan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB, dr. Lia Nurliana, mengungkapkan bahwa dari total 250 dapur SPPG di wilayahnya, hanya 174 dapur yang telah mendapatkan SLHS. Sementara itu, proses pengurusan untuk 76 dapur lainnya masih berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memenuhi kebutuhan administratif yang penting ini.

Status Pengurusan SLHS

“Dari 250 SPPG yang ada, 174 sudah mendapatkan SLHS. Sedangkan 76 lainnya masih dalam tahap pengurusan,” ungkap Lia di Ngamprah pada Jumat, 11 September 2026. Penyebaran informasi yang jelas dan dukungan dari Dinkes sangat diperlukan untuk membantu pengelola dapur dalam proses ini.

174 dapur telah memiliki SLHS.
76 dapur masih dalam proses pengurusan.
Proses pengurusan SLHS penting untuk keamanan makanan.
Dinkes KBB aktif memantau perkembangan pengajuan.
Pengelola yang mengalami kendala akan mendapatkan bantuan.

Dalam upaya memastikan semua SPPG memenuhi standar yang diperlukan, Dinkes KBB melakukan pemantauan yang ketat terhadap proses pengurusan SLHS. Pengelola dapur yang belum memiliki sertifikat dipanggil untuk mendiskusikan perkembangan terbaru serta kendala yang mungkin mereka hadapi.

Monitoring dan Dukungan dari Dinkes KBB

Dr. Lia menambahkan, Dinkes KBB tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan dukungan kepada pengelola SPPG yang mengalami kesulitan dalam proses pengurusan. “Kami terus melakukan tindak lanjut dan menghubungi masing-masing SPPG untuk menanyakan kemajuan dan kendala yang dihadapi,” ujarnya.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Dinkes KBB siap membantu, kewajiban untuk memenuhi standar higiene dan sanitasi tetap harus dipatuhi oleh setiap dapur. “Kami akan membantu jika ada kendala, tetapi standar dan persyaratan harus tetap dipenuhi,” tegas Lia. Hal ini menunjukkan komitmen Dinkes KBB dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui makanan yang aman.

Pentingnya Memastikan Keamanan Makanan

Lebih lanjut, Lia menekankan bahwa SLHS bukan sekadar dokumen administratif. Sertifikat tersebut berhubungan langsung dengan kelayakan dapur dalam memproduksi makanan yang aman untuk dikonsumsi. “Ini bukan hanya masalah sertifikat. Yang terpenting adalah memastikan makanan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Lia meminta kepada pengelola SPPG untuk segera merampungkan proses pengurusan SLHS agar tidak terjadi masalah di masa depan. “Jangan sampai programnya berjalan, tetapi keamanan makanannya tidak diperhatikan. Selain gizinya, makanan yang diberikan juga harus aman,” imbuhnya.

Keamanan makanan harus menjadi prioritas utama.
SLHS memastikan dapur memenuhi standar kebersihan.
Proses pengurusan harus segera diselesaikan.
Dinkes KBB berkomitmen untuk membantu pengelola.
Makanan yang aman adalah tanggung jawab bersama.

Proses dan Batas Waktu Pengurusan SLHS

Lia menjelaskan bahwa proses rekomendasi SLHS di tingkat Dinkes KBB memiliki waktu maksimum sekitar 20 hari setelah semua persyaratan yang diperlukan dipenuhi. “Untuk proses rekomendasi sertifikat SLHS, batas waktunya sekitar 20 hari,” tambahnya. Ini menunjukkan bahwa Dinkes KBB berusaha memberikan layanan yang cepat dan efisien untuk memastikan semua dapur dapat beroperasi dengan baik.

Proses ini diharapkan dapat mempercepat pengurusan dan memastikan semua dapur yang terlibat dalam program MBG dapat beroperasi dengan standar yang tinggi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya terhadap kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.

Menghadapi Tantangan di Lapangan

Namun demikian, tantangan tetap ada. Proses pengurusan SLHS sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi administrasi maupun teknis. Pengelola dapur perlu mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan agar proses pengurusan dapat berlangsung lancar.

Dinkes KBB juga mencatat pentingnya edukasi bagi pengelola dapur mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan proses pengurusan SLHS dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pendidikan mengenai prosedur penting bagi pengelola.
Dokumen yang lengkap mempercepat proses pengurusan.
Kendala teknis perlu diatasi secara bersama-sama.
Kerjasama antara pengelola dan Dinkes sangat diperlukan.
Komitmen terhadap standar higiene harus terus ditingkatkan.

Langkah ke Depan untuk Dapur SPPG

Kedepannya, Dinkes KBB berencana untuk terus berkomitmen dalam membantu pengelola dapur SPPG agar semua dapat memenuhi standar SLHS. Ini termasuk memberikan sosialisasi berkala mengenai pentingnya sanitasi dan higiene dalam pengolahan makanan.

Selain itu, Dinkes juga akan meningkatkan pengawasan terhadap dapur-dapur yang belum memiliki sertifikat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan semua dapur SPPG dapat beroperasi dengan aman dan efisien, serta memberikan makanan bergizi yang dapat diandalkan oleh masyarakat.

Setiap langkah untuk memastikan bahwa dapur SPPG mematuhi standar kebersihan dan keamanan makanan adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antara Dinkes KBB dan pengelola dapur, akan tercipta program Makan Bergizi Gratis yang lebih aman dan berkualitas.

Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini tanpa merasa khawatir akan keamanan makanan yang mereka konsumsi. Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga standar kesehatan dan kebersihan yang tinggi.