Pada Selasa siang, puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Mereka mendesak agar dilakukan penyelidikan mendalam serta transparansi terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk tahun anggaran 2024 hingga 2025.
Aksi Demonstrasi di Kuningan
Demo yang berlangsung di Jalan RE Martadinata ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Kuningan. Kegiatan ini menjadi sorotan publik, mengingat isu yang diangkat berkaitan langsung dengan keberhasilan pengelolaan pendidikan di daerah tersebut.
Pernyataan Mahasiswa
Dalam orasi mereka, para mahasiswa menegaskan bahwa temuan BPK tidak bisa dianggap sebagai sekadar masalah administratif. Mahasiswa menekankan pentingnya penyelidikan yang menyeluruh atas berbagai temuan, termasuk pengadaan laptop, proyek fisik, hingga pengelolaan dana pendidikan yang perlu ditindaklanjuti secara transparan.
Penyebab Aksi
Aksi ini muncul sebagai respons terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2025, yang mengungkap sejumlah masalah serius. Beberapa di antaranya termasuk:
- Selisih pengadaan barang
- Kekurangan volume pekerjaan
- Kelebihan pembayaran
- Kekurangan setor pajak dana BOS
Temuan-temuan ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dalam sektor pendidikan di Kabupaten Kuningan, yang menjadi perhatian serius bagi mahasiswa dan masyarakat.
Dialog dengan Pihak Berwenang
Mahasiswa yang beraksi diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Ujang Kosasih, serta beberapa perwakilan fraksi dan Kepala Disdikbud, Elon Carlan. Mereka juga bertemu dengan Kepala Inspektorat, Ahmad Juber, beserta sejumlah anggota parlemen lainnya. Kehadiran pihak-pihak tersebut diharapkan dapat memicu langkah konkret dan transparan untuk menanggapi temuan BPK yang telah dipublikasikan.
Komitmen Mahasiswa
Dalam pernyataan mereka, para mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka juga mengingatkan DPRD agar bersikap tegas dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawab mereka.
Isu Lain yang Perlu Diperhatikan
Selain kasus LHP BPK di Disdikbud, mahasiswa juga mengangkat isu lain yang tidak kalah penting, yaitu dugaan hilangnya dana Taspen dari pegawai P3K. Kasus ini telah mencuat dan menjadi sorotan publik, sehingga perlu perhatian serius dari pihak DPRD untuk menyelesaikannya.
Aksi demonstrasi ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap pengelolaan pendidikan dan anggaran di daerah mereka. Dengan harapan agar semua temuan dan dugaan pelanggaran dapat diusut tuntas, mereka menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
Signifikansi Penyelidikan
Penyelidikan terhadap LHP BPK yang berkaitan dengan Disdikbud menjadi sangat penting, bukan hanya untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kuningan. Jika tidak ada tindakan yang tegas, kekhawatiran atas lemahnya pengawasan akan terus berlanjut, merugikan generasi muda yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Peran Mahasiswa dalam Pengawasan
Peran serta mahasiswa dalam mengawasi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pendidikan sangatlah krusial. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dengan terus berupaya menuntut kejelasan, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.
Harapan ke Depan
Ke depan, diharapkan adanya kerjasama antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan kolaborasi yang baik, masalah-masalah seperti yang terungkap dalam LHP BPK dapat diminimalisir, sehingga pendidikan di Kuningan dapat lebih maju dan berkualitas.
Demonstrasi yang dilakukan oleh HMI Kuningan adalah bentuk kepedulian yang patut diapresiasi. Diharapkan, semangat ini dapat terus dipertahankan dan dikembangkan, sehingga menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran publik, terutama di sektor pendidikan.
Kesimpulan
Dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Disdikbud, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Tindakan tegas dari DPRD dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan dapat terjaga.
➡️ Baca Juga: Aturan Baru 2026: Kendaraan Listrik Dikenakan Pajak Tahunan, Simak Dampaknya di Sini
➡️ Baca Juga: Jalur Pantura Siaga, 109 SPBU Cirebon Buka 24 Jam, Pertamina Siapkan Mobil Tangki Cadangan!
