Kasus Pelecehan Mahasiswa FH UI, JPPI Mendesak Penetapan Status Darurat Kekerasan Pendidikan

bila salsabilaApril 14, 2026

14 3 minutes read

Jakarta – Kasus kekerasan seksual dalam dunia pendidikan terus menerus mencolok perhatian publik. Baru-baru ini, sebuah insiden pelecehan seksual dalam grup chat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengemuka. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa pada kuartal pertama tahun ini, terdapat 233 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Angka ini menggambarkan bahwa kekerasan bukan lagi sekadar insiden terisolasi, melainkan sebuah fenomena sistemik yang berlangsung secara berulang dan menyeluruh.

Statistik Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Distribusi data menunjukkan bahwa kekerasan terjadi di berbagai jenis pendidikan, antara lain:

71% di sekolah
11% di perguruan tinggi
9% di pesantren
6% di satuan pendidikan non-formal
3% di madrasah

Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, menyampaikan, “Dominasi jenjang sekolah yang mencapai 71 persen menunjukan bahwa pendidikan dasar dan menengah menjadi episentrum kekerasan. Jika kita menggabungkan data dari pendidikan berbasis agama seperti pesantren dan madrasah, angka tersebut meningkat menjadi 12 persen. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun ekosistem pendidikan yang sepenuhnya aman dari tindakan kekerasan.”

Jenis Kekerasan yang Terjadi

Jenis kekerasan yang paling sering ditemukan dalam laporan tersebut adalah:

Kekerasan seksual (46%)
Kekerasan fisik (34%)
Perundungan (bullying) (19%)
Kebijakan yang mengandung kekerasan (6%)
Kekerasan psikis (2%)

“Hampir setengah dari total kasus yang tercatat adalah kekerasan seksual, yang merupakan indikator kegagalan serius dalam melindungi peserta didik dari pelanggaran terhadap tubuh dan martabat mereka. Jika kita menjumlahkan tiga jenis kekerasan utama (seksual, fisik, dan bullying), kita menemukan bahwa mereka menyumbang sekitar 89 persen dari seluruh kasus yang dilaporkan,” tambah Ubaid.

Identitas Pelaku Kekerasan

Dalam laporan tersebut, identitas pelaku kekerasan menunjukkan fakta yang sangat memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa pelaku terdiri dari:

Tenaga pendidik dan kependidikan (33%)
Siswa (30%)
Orang dewasa (24%)
Pelaku lain (13%)

Ubaid menekankan, “Data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku berasal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri. Jika kita menggabungkan pelaku dari kalangan guru, dosen, tenaga kependidikan, dan siswa, lebih dari 63 persen pelaku berasal dari lingkungan internal lembaga pendidikan.”

Pernyataan JPPI untuk Pemerintah

JPPI mendesak pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset, serta Kementerian Agama, untuk segera menetapkan status darurat kekerasan dalam dunia pendidikan dan menjadikannya sebagai prioritas nasional. Ubaid menegaskan perlunya memperkuat mekanisme pencegahan serta penanganan kekerasan, termasuk penerapan kebijakan yang tegas dan berpihak kepada korban.

“Pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap sistem perlindungan peserta didik dan mahasiswa di semua jenjang pendidikan. Selain itu, tindakan tegas harus diambil terhadap pelaku tanpa kompromi, baik dari kalangan tenaga pendidik, siswa, maupun pihak luar,” imbuhnya.

Membangun Budaya Aman di Lembaga Pendidikan

Membangun budaya yang aman dan inklusif di seluruh lembaga pendidikan menjadi hal yang sangat mendesak. Ubaid menekankan bahwa ini bukan sekadar formalitas kebijakan di atas kertas. “Pemerintah tidak boleh hanya membuat peraturan dan kemudian diam. Tanpa langkah serius dan sistemik, kekerasan akan terus berulang dan merusak masa depan generasi muda,” jelasnya.

Pendidikan seharusnya tidak menjadi ruang yang menakutkan. Sebaliknya, ia harus kembali menjadi tempat yang paling aman untuk tumbuh, belajar, dan menjunjung martabat. Ubaid menambahkan, “Kita perlu mengubah paradigma ini agar pendidikan kembali menjadi wadah yang menumbuhkan potensi terbaik setiap individu.”

Langkah-Langkah yang Harus Diambil

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah strategis yang harus diambil antara lain:

Meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi tenaga pendidik tentang kekerasan seksual dan cara pencegahannya.
Membangun saluran laporan yang aman dan rahasia bagi korban untuk melaporkan kekerasan.
Mendorong partisipasi aktif siswa dalam menciptakan lingkungan yang aman.
Menjalin kerjasama dengan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program perlindungan anak dan remaja.
Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya bebas dari kekerasan, tetapi juga mendukung perkembangan karakter yang positif bagi siswa dan mahasiswa. Dengan demikian, masa depan generasi muda dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran dan Tindakan Kolektif

Kesadaran akan isu pelecehan dan kekerasan di dunia pendidikan perlu ditingkatkan di semua lapisan masyarakat. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga pendidikan, tetapi juga tanggung jawab bersama dari setiap individu. Keterlibatan orang tua, masyarakat, dan siswa dalam menciptakan lingkungan yang aman sangatlah penting.

“Kita harus bersatu dalam menyikapi masalah ini. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif. Dengan saling mendukung dan mengedukasi satu sama lain, kita bisa menciptakan ruang pendidikan yang lebih aman dan bermartabat,” tutup Ubaid.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan kesadaran kolektif, diharapkan kasus pelecehan mahasiswa FH UI dan kekerasan di dunia pendidikan lainnya dapat diminimalisir, menciptakan generasi yang tidak hanya berpendidikan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan integritas tinggi.