Pemerintah Kota Bandung tengah berusaha untuk meningkatkan pemerataan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Saat ini, tingkat akses kesehatan di Bandung sudah mencapai 85 persen, namun Wali Kota Muhammad Farhan menekankan perlunya usaha lebih untuk menutupi sisa 15 persen yang masih tertinggal. Hal ini bertujuan agar setiap warga dapat menikmati layanan kesehatan yang layak dan adil.
Akses Kesehatan di Bandung: Status Terkini
Dari tiga layanan dasar yang menjadi fokus perhatian pemerintah, Farhan memaparkan bahwa akses kesehatan menduduki peringkat tertinggi dengan angka 85 persen, diikuti oleh akses pendidikan yang mencapai 84 persen, dan administrasi umum sebesar 83 persen. Kekurangan 15 persen ini harus ditangani secara kolaboratif, termasuk melibatkan layanan kesehatan berbasis masyarakat.
Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Layanan Kesehatan
“Kita masih memiliki tugas untuk mengejar 15 persen yang belum terjangkau. Solusinya adalah dengan memperkuat keberadaan layanan kesehatan yang diadakan oleh masyarakat,” ungkap Farhan saat berkunjung ke Primaya Rajawali Hospital pada Rabu, 15 April 2026.
Transformasi Layanan Kesehatan di Bandung
Farhan menekankan bahwa ke depannya, layanan kesehatan di Kota Bandung harus berfokus pada prinsip kewilayahan. Langkah ini sejalan dengan regulasi terbaru dari Kementerian Kesehatan, yang tidak mengizinkan fasilitas kesehatan untuk mengklaim diri mereka sebagai spesialis murni. Sebaliknya, mereka diharuskan untuk tetap menyediakan layanan umum dengan keahlian tertentu.
Perubahan Status Fasilitas Kesehatan
Dalam rangka memperluas akses layanan kesehatan, Farhan mengungkapkan rencana untuk mengubah status rumah sakit khusus gigi dan mulut menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan keahlian khusus. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak masyarakat mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.
Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
“Setiap layanan kesehatan sekarang harus mematuhi peraturan dari Kementerian Kesehatan, yang tidak mengizinkan mereka untuk menyebut diri sebagai layanan spesialis. Namun, mereka tetap harus memberikan layanan kesehatan umum dengan keahlian tertentu,” jelasnya.
Strategi Pembiayaan Layanan Kesehatan
Farhan menggarisbawahi bahwa membuka akses seluas-luasnya merupakan kunci untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Skema pembiayaan akan didukung melalui program BPJS dan Universal Health Coverage yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga kota.
- Peningkatan kapasitas layanan kesehatan berbasis masyarakat
- Perubahan status rumah sakit khusus menjadi RSUD
- Kolaborasi dengan layanan kesehatan lokal
- Penerapan regulasi kesehatan terbaru
- Dukungan pembiayaan melalui BPJS
Transparansi dalam Layanan Kesehatan
Farhan menyadari bahwa perluasan layanan kesehatan membawa tantangan baru, seperti meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan munculnya kasus-kasus yang sebelumnya tidak terlihat. Namun, ia juga menyatakan bahwa isu-isu klasik seperti pelayanan lambat di IGD atau pasien yang terjebak karena masalah biaya hampir tidak lagi terjadi.
Menghilangkan Hambatan dalam Akses Layanan
“Kasus-kasus seperti istri dan anak yang baru melahirkan tidak bisa keluar dari rumah sakit bersalin karena masalah biaya kini hampir tidak ada lagi,” ungkap Farhan, menandakan kemajuan yang telah dicapai dalam sektor kesehatan di Bandung.
Dengan langkah-langkah progresif yang diambil oleh pemerintah kota, diharapkan akses kesehatan di Bandung dapat lebih merata dan kualitas layanan dapat ditingkatkan. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mendukung upaya ini demi tercapainya kesejahteraan bersama.
➡️ Baca Juga: Tim Badminton UNS Raih Gelar Juara National Badminton Campus League 2026 dengan Strategi Kuda Hitam
➡️ Baca Juga: Analisis 4 Pertandingan Terakhir Persib Bandung dan Borneo FC, Persija Bisa Gagalkan Target Juara
