Ketika kita mendengar berita mengenai surplus beras nasional, seringkali kita berasumsi bahwa hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat dalam hal aksesibilitas dan harga beras. Namun, kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan tersebut. Meskipun angka surplus produksi beras mencapai 3,67 juta ton, banyak daerah, terutama yang terpencil, masih mengalami masalah harga beras yang tinggi. Berbagai faktor seperti distribusi yang tidak merata, biaya logistik yang tinggi, dan tantangan infrastruktur pangan menjadi penyebab utama mengapa masyarakat di wilayah tertentu masih harus membayar lebih untuk komoditas pokok ini.
Produksi Beras dan Kesejahteraan Masyarakat
Menurut pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, keberhasilan dalam meningkatkan produksi beras dan cadangan beras pemerintah tidak cukup hanya dengan angka yang besar. Akses yang merata ke daerah-daerah terpencil harus menjadi perhatian utama pemerintah. Jika tidak, maka surplus yang ada tidak akan terasa oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Fakta yang ada menunjukkan bahwa harga di tingkat konsumen di daerah terpencil bisa melonjak tinggi,” ungkap Eliza. Kenaikan harga yang signifikan ini menjadi sinyal bahwa ada masalah yang lebih dalam dalam sistem distribusi pangan di Indonesia.
Proyeksi Produksi Beras Nasional
Data dari Kementerian Pertanian memperkirakan bahwa produksi beras nasional pada tahun 2026 akan mencapai 34,77 juta ton, sementara kebutuhan nasional diperkirakan sekitar 31,10 juta ton. Dengan demikian, surplus beras yang dihasilkan menjadi sekitar 3,67 juta ton. Namun, angka ini tidak menggambarkan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat.
Eliza menekankan bahwa gangguan dalam distribusi di daerah terpencil dapat menyebabkan lonjakan harga beras hingga Rp25.000-Rp30.000 per kilogram. Hal ini jelas menunjukkan bahwa meskipun surplus beras ada, aksesibilitas tetap menjadi masalah yang harus ditangani.
Kesenjangan Harga Beras di Berbagai Wilayah
Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional menunjukkan adanya kesenjangan harga yang signifikan. Rata-rata harga beras kualitas medium I secara nasional tercatat sekitar Rp16.500 per kilogram. Namun, harga di daerah tertentu, terutama di Indonesia timur, jauh lebih tinggi. Sebagai contoh:
- Maluku: Rp17.600 per kg
- Maluku Utara: Rp18.000 per kg
- Papua: Rp19.350 per kg
- Jayawijaya: Rp23.500 per kg
- Mimika: Rp19.500 per kg
Kondisi ini menunjukkan bahwa harga beras sangat bervariasi tergantung pada lokasi, dan banyak masyarakat di daerah terpencil yang terpaksa membayar lebih untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok mereka.
Aspek Ketahanan Pangan
Eliza menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya dapat diukur dari jumlah produksi yang ada. Ketersediaan beras harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya dan membeli dengan harga yang wajar. “Ketahanan pangan seharusnya diukur dari ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan stabilitas pasokan,” ujarnya.
Masalah mendasar yang mengemuka adalah rantai distribusi antar pulau, biaya logistik yang tinggi, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan di daerah. Ini semua berkontribusi pada harga beras yang tinggi di daerah terpencil.
Pentingnya Penguatan Sistem Distribusi Pangan
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi pangan dengan pendekatan yang lebih sistematis. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:
- Menambah fasilitas penyimpanan di kabupaten terpencil
- Memperkuat operasi pasar secara rutin dan terukur
- Meningkatkan konektivitas antar pulau
- Menjaga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
- Meningkatkan transparansi dalam sistem distribusi pangan
Pemerintah juga telah melakukan intervensi melalui penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk menjaga pasokan dan mengendalikan harga. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat bahwa penyaluran CBP dari Januari hingga Agustus 2026 mencapai 1,65 juta ton, melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.
Kesimpulan
Dalam menghadapi surplus beras yang ada, penting untuk menyadari bahwa angka besar tidak selalu mencerminkan realitas yang dialami oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil. Dengan memperkuat distribusi dan aksesibilitas, diharapkan harga beras dapat lebih terjangkau dan menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Mudik Lebaran 2026: Kementerian PU Hadirkan Platform Digital Pantau Arus Lalu Lintas Secara Real-Time
➡️ Baca Juga: Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Pentingnya Libur Namun Tetap Melanjutkan Proses Belajar
