Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) baru-baru ini menyelenggarakan Konferensi Cabang Ulang DPC PERMAHI Bandung–Jawa Barat pada tanggal 12 Oktober 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi terhadap tragedi Bom Bali yang terjadi 24 tahun lalu, tetapi juga berfungsi sebagai respons terhadap perkembangan penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme di wilayah Jawa Barat.
Kewaspadaan Terhadap Ancaman Radikalisme
Dalam konteks saat ini, kewaspadaan terhadap potensi radikalisasi menjadi sangat mendesak, terutama setelah adanya penindakan oleh aparat kepolisian. Penegakan hukum yang efektif dan terukur dalam menangani terorisme sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang semakin kompleks.
Baru-baru ini, Detasemen Khusus 88 Antiteror melakukan penggeledahan di kawasan Parakan Saat, Kecamatan Antapani, Kota Bandung pada 2 Oktober 2026. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya proaktif dalam menangani potensi ancaman keamanan.
Penangkapan Terkait Jaringan Terorisme
Setelah penggeledahan tersebut, pada 4 Oktober 2026, seorang pria ditangkap karena diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris Daulah Islamiyah. Penangkapan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman.
Penegakan Hukum yang Berbasis pada Prinsip Demokrasi
Ketua PERMAHI, Aryolla Noerzein, S.H., menekankan bahwa penanganan ancaman terorisme seharusnya tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang fundamental dalam suatu negara demokratis. Dalam pandangannya, proses hukum terhadap individu yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme harus tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah.
“Peringatan ini tidak seharusnya berhenti pada seremoni mengenang korban. Ini adalah momen refleksi bagi negara, masyarakat, dan generasi muda untuk bersama-sama menjaga kehidupan yang aman dari segala bentuk kekerasan yang dapat merusak rasa aman, persatuan, dan martabat manusia,” ujar Aryolla.
Pentingnya Kewaspadaan Tanpa Penghakiman
Aryolla juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada namun tidak melakukan penghakiman sepihak terhadap informasi yang belum terverifikasi secara resmi. Kewaspadaan yang berlebihan dapat menimbulkan stigma sosial dan memperburuk situasi.
Transparansi dalam Penegakan Hukum
Tindakan tegas dari aparat keamanan dalam menanggulangi potensi ancaman terhadap keamanan nasional harus diimbangi dengan transparansi dan prosedur yang terukur. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Pada prinsipnya, dalam sebuah negara hukum yang demokratis, perbedaan pandangan, keyakinan, dan kepentingan harus dikelola dengan cara yang sah dan damai. Pendekatan yang berbasis pada dialog dan negosiasi lebih diutamakan daripada tindakan kekerasan.
Dampak Kekerasan Terhadap Masyarakat
Tindakan terorisme tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi target, tetapi juga pada masyarakat luas yang harus menanggung konsekuensi dari tindakan yang mengabaikan hak hidup dan keamanan publik. Masyarakat berhak untuk hidup dalam suasana yang aman dan damai.
Penolakan Terhadap Terorisme dan Supremasi Hukum
“Oleh karena itu, penolakan terhadap terorisme harus berjalan beriringan dengan penguatan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya pencegahan yang berlandaskan hukum,” tegas Aryolla. Ini menunjukkan bahwa penanganan terorisme harus dilakukan secara holistik, tanpa mengabaikan aspek-aspek penting yang menjamin keadilan.
Mendorong Partisipasi Mahasiswa dalam Isu Kebangsaan
Melalui tema “Rekonsolidasi dan Regenerasi Kepemimpinan PERMAHI: Mewujudkan Organisasi yang Berintegritas, Progresif, dan Berkomitmen pada Supremasi Hukum serta Demokrasi Konstitusional”, PERMAHI berupaya mendorong mahasiswa hukum untuk berperan aktif dalam mengawal isu-isu kebangsaan. Pendidikan hukum dan literasi digital menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang terukur dalam menghadapi terorisme.
Dengan mengedepankan dialog, kolaborasi, dan transparansi, diharapkan proses penegakan hukum yang terukur dapat terwujud, serta memberikan rasa aman bagi seluruh elemen masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.
Kesimpulan
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan penegakan hukum terukur terhadap terorisme dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Kesadaran kolektif untuk menolak terorisme harus diimbangi dengan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga keadilan dan keamanan dapat terwujud secara bersamaan.
➡️ Baca Juga: Uji Coba LRT Kelapa Gading-Manggarai Melibatkan Masyarakat dengan Tarif Gratis Sementara
➡️ Baca Juga: InJourney Dukung MotoGP Pertamina Grand Prix untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Pariwisata Masyarakat