Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tingkatkan Kebijakan Peralihan Elpiji Subsidi untuk Masyarakat

bila salsabilaApril 21, 2026

10 2 minutes read

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yang terletak di Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini mengadakan rapat koordinasi penting dengan beberapa perusahaan yang berkolaborasi dalam peternakan ayam broiler serta para peternak. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan peralihan penggunaan gas elpiji subsidi menjadi nonsubsidi, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam sektor peternakan.

Pentingnya Kebijakan Elpiji Subsidi dalam Sektor Peternakan

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyampaikan bahwa pertemuan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa kualitas pasokan day old chick (DOC) tetap terjaga. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para peternak dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan datang dan tetap mendapatkan pasokan DOC berkualitas.

Haerul Warisin menekankan bahwa pertemuan ini seharusnya bisa menjadi solusi dari berbagai masalah yang ada. Ia mengajak semua pihak untuk mencari titik temu dan pemecahan masalah yang ada, tanpa harus terjebak dalam kepanikan yang disebabkan oleh isu-isu yang beredar.

“Kita harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh rumor yang bisa menyebabkan ketidakstabilan,” tegasnya. Kesiapan para peternak untuk beralih ke elpiji nonsubsidi mendapat apresiasi dari bupati, yang juga berharap bahwa perusahaan mitra tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga berkomitmen untuk bekerja sama menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Peran Pemerintah dalam Mendukung Peralihan Kebijakan

Bupati Lombok Timur menekankan bahwa jika ada isu yang kompleks, para peternak tidak perlu ragu untuk menghubungi pemerintah. “Pemerintah akan siap membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada,” ujarnya. Dalam konteks ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan solusi yang konstruktif bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai langkah konkret, bupati memberikan sejumlah arahan yang solutif kepada Kepala Dinas Peternakan untuk melakukan pendataan jumlah kandang serta menganalisis kebutuhan gas nonsubsidi di wilayah Lombok Timur. Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peternak.

“Kualitas DOC juga menjadi prioritas kami,” tambahnya. Ia mengingatkan kepada perusahaan mitra untuk selalu memberikan bibit unggul kepada para peternak, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil peternakan di daerah tersebut.

Upaya Pembinaan dan Dukungan untuk Peternak

Pemerintah daerah juga meminta agar perusahaan serta dinas terkait melakukan pembinaan yang baik kepada para peternak. Selain itu, mereka diimbau untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peralihan dari penggunaan gas elpiji 3 Kg ke elpiji nonsubsidi.

“Kami ingin memastikan bahwa para mitra perusahaan bisa merasa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, kami juga ingin mendukung pengembangan para peternak agar lebih profesional,” ungkapnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan peternak.