Belakangan ini, teknologi deepfake semakin marak digunakan di Indonesia, menjadi ancaman serius dalam dunia digital. Deepfake adalah teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pengguna untuk membuat video atau gambar palsu yang tampaknya sangat realistis. Dengan memanfaatkan teknologi ini, seseorang dapat memanipulasi wajah, suara, dan gerakan dalam video dengan tujuan tertentu, seperti mendiskreditkan seseorang atau menyebarkan informasi palsu.
Fenomena ini tentu membawa dampak besar bagi masyarakat dan pemerintahan. Kejahatan yang berhubungan dengan deepfake mulai mencuat, seperti pemerasan, pencemaran nama baik, hingga penyebaran konten pornografi yang melibatkan wajah orang lain tanpa izin. Pemerintah Indonesia, melalui Komunikasi dan Informatika (Kominfo), merespons masalah ini dengan mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pornografi. Namun, apakah kedua undang-undang ini cukup efektif dalam mengatasi kejahatan yang berkembang pesat ini?
Apa Itu Deepfake dan Dampaknya?
Deepfake adalah hasil dari gabungan teknologi pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan yang memungkinkan penciptaan konten visual atau audio palsu. Teknologi ini bekerja dengan mengganti wajah seseorang dalam sebuah video atau mengubah suara, sehingga tampak seperti orang yang asli melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Dampak dari teknologi ini sangat besar, baik dari sisi pribadi maupun sosial.
Dalam banyak kasus, deepfake digunakan untuk tujuan yang merugikan individu, seperti mencemarkan nama baik, pemerasan, atau bahkan membuat video yang memfitnah. Salah satu contoh yang paling banyak dibicarakan adalah penggunaan deepfake dalam membuat video porno yang melibatkan wajah orang lain tanpa izin. Tentu saja, hal ini menciptakan trauma yang sangat besar bagi korban yang namanya dicemarkan, terutama bagi perempuan.
Selain itu, deepfake juga bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik, misalnya dengan membuat video palsu yang tampaknya sahih tentang seorang pejabat publik atau tokoh penting. Ini bisa menyebabkan keresahan dan kebingungan di kalangan masyarakat, serta mempengaruhi hasil pemilu atau kebijakan pemerintah.
UU ITE: Landasan Hukum dalam Mengatasi Kejahatan Digital
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah disahkan pada tahun 2008 dan diperbarui pada tahun 2016 menjadi payung hukum utama dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya. UU ITE mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari pencemaran nama baik hingga penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Dalam konteks deepfake, UU ITE dapat digunakan untuk menindak pelaku yang menyebarkan konten yang merusak reputasi seseorang atau mengandung unsur fitnah.
Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 tentang larangan menyebarkan konten pornografi atau yang mengandung unsur kebencian, dapat dijadikan dasar untuk memproses hukum terhadap mereka yang menggunakan teknologi deepfake untuk menyebarkan video atau gambar yang tidak senonoh. Selain itu, Pasal 28 juga mengatur soal pencemaran nama baik secara elektronik, yang bisa diterapkan pada kasus deepfake yang merugikan individu.
Namun, meskipun UU ITE sudah memberikan dasar hukum, penerapannya dalam kasus deepfake tidak selalu mudah. Salah satu kendalanya adalah sulitnya membuktikan bahwa konten tersebut benar-benar palsu, karena teknologi deepfake semakin canggih dan sulit untuk dibedakan dari video asli. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta teknologi forensik digital yang mampu mendeteksi konten yang telah dimanipulasi.
UU Pornografi: Melindungi Korban Penyebaran Konten Tidak Pantas
Selain UU ITE, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Pornografi yang disahkan pada tahun 2008. UU ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari konten pornografi yang dapat merusak moralitas dan kehormatan individu. UU Pornografi dapat dijadikan dasar untuk menindak pelaku yang membuat dan menyebarkan konten porno yang melibatkan wajah orang lain tanpa izin, termasuk dalam bentuk video deepfake.
Pasal dalam UU Pornografi, seperti Pasal 4 yang melarang perbuatan yang mengarah pada pembuatan dan penyebaran konten pornografi, dapat digunakan untuk menghukum mereka yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan video deepfake yang mengandung unsur pornografi. Ini tentu sangat penting untuk melindungi korban yang wajahnya digunakan tanpa persetujuan mereka.
Namun, masalah yang muncul adalah bagaimana UU ini dapat diterapkan secara efektif dalam kasus-kasus deepfake yang semakin berkembang. Dalam banyak kasus, korban tidak selalu tahu siapa yang membuat dan menyebarkan video tersebut. Selain itu, meskipun pelaku dapat dihukum berdasarkan UU Pornografi, peran teknologi dalam mendeteksi konten semacam ini sangat krusial. Tanpa adanya pengawasan yang tepat dan alat forensik digital yang memadai, sulit untuk membuktikan bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi.
Upaya Pemerintah dan Tantangan yang Dihadapi
Pemerintah Indonesia, melalui Kominfo, berusaha keras untuk mengatasi masalah deepfake dengan mengedepankan penerapan UU ITE dan UU Pornografi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kecepatan perkembangan teknologi deepfake yang sangat pesat. Seringkali, undang-undang yang ada tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, yang membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit.
Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbarui undang-undang yang ada dan bekerja sama dengan ahli forensik digital untuk mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi deepfake secara efektif. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari teknologi ini juga perlu dilakukan, agar masyarakat lebih sadar akan risiko yang ditimbulkan dan lebih bijak dalam menggunakan media digital.
Kesimpulan
Maraknya kejahatan yang melibatkan teknologi deepfake memang menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengandalkan UU ITE dan UU Pornografi sebagai dasar hukum untuk menanggulangi fenomena ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kesulitan dalam mendeteksi konten palsu dan minimnya kesadaran masyarakat akan dampak dari teknologi ini. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan upaya preventif melalui edukasi serta pengembangan teknologi deteksi deepfake menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.