KRBR Ungkap Dugaan Pungli Oknum DPRD Ciamis, Ketua Dewan Berikan Penjelasan Resmi

bila salsabilaApril 2, 2026

8 3 minutes read

Koalisi Rakyat Bantoe Rakjat (KRBR) baru-baru ini resmi mengajukan surat yang berisi pemberitahuan untuk mengadakan audiensi dengan DPRD Kabupaten Ciamis. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap semakin maraknya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum anggota dewan, terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dugaan Praktik Pungli di Kunjungan Kerja

Surat yang bernomor 06/KRBR/III/CIAMIS/2026 dan tertanggal 30 Maret 2026 itu ditujukan kepada Ketua DPRD. Dalam surat tersebut, KRBR menyoroti adanya perilaku tidak etis yang terjadi selama kunjungan kerja dari Komisi B dan D. Kunjungan ini diduga disertai permintaan di luar ketentuan, yang sangat meresahkan para pelaku usaha yang terlibat dalam program MBG.

Laporan dari Berbagai Pihak

Gian Ferdyana Henukh, sekretaris koordinator KRBR yang akrab dipanggil Barmex, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan langsung dari pekerja dapur, anggota Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta para petani. Laporan yang diterima mengindikasikan adanya pengajuan uang setiap kali kunjungan dilakukan.

“Dari temuan awal kami, ada indikasi kuat mengenai praktik pungutan liar. Bahkan, kami mendapatkan pesan singkat yang berisi permintaan sejumlah uang dari masing-masing SPPG. Ini merupakan informasi yang sedang kami dalami lebih lanjut,” ungkap Barmex dalam penjelasannya pada hari Selasa (31/3/2026).

Variasi Nominal Pungli

Barmex menjelaskan bahwa nominal uang yang dipungut dalam laporan masyarakat bervariasi secara signifikan. Angka yang tercatat berkisar dari ratusan ribu hingga lebih dari satu juta rupiah per kunjungan. Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan menunggu proses pengumpulan data yang lebih valid sebelum menarik kesimpulan definitif.

Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Selain itu, KRBR juga mengkritik pelaksanaan program MBG yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi tiga tujuan utama, yaitu pemenuhan gizi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Menurut Barmex, di lapangan muncul berbagai permasalahan, mulai dari dugaan keracunan makanan, konflik di kalangan tenaga kerja, hingga minimnya keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Permasalahan keracunan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Konflik antara tenaga kerja yang bisa mengganggu stabilitas kerja.
Minimnya partisipasi UMKM lokal dalam program yang seharusnya menguntungkan mereka.
Ketiadaan transparansi dalam pengelolaan anggaran program.
Pemborosan sumber daya yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

“Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka seharusnya UMKM lokal dilibatkan. Namun, kenyataannya justru pihak-pihak dengan akses dan modal besar yang mendominasi program ini. Hal ini perlu kami pertanyakan lebih lanjut,” tambahnya.

Peluang Tindakan Hukum

Menanggapi situasi ini, KRBR sedang mempertimbangkan langkah hukum yang mungkin diambil. Barmex menyatakan bahwa dugaan pungutan liar ini berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Mereka berencana untuk berkoordinasi dengan tim hukum guna menentukan apakah kasus ini bisa diselesaikan melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD atau perlu dibawa ke jalur litigasi.

Dengan situasi yang semakin memanas, KRBR berharap agar pihak berwenang dapat menanggapi laporan ini dengan serius. Masyarakat menunggu kepastian dan transparansi dalam penanganan dugaan pungli oknum DPRD Ciamis, agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan yang merugikan rakyat.

Aksi Selanjutnya dari KRBR

KRBR berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini. Mereka juga akan mengumpulkan bukti dan kesaksian dari masyarakat untuk memperkuat laporan yang akan diajukan. Keberanian masyarakat untuk melaporkan praktik pungli ini adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Kami akan terus berjuang demi keadilan dan transparansi. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi praktik-praktik yang tidak etis ini dan mendukung upaya kami dalam mengungkap kebenaran,” tegas Barmex.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat penting. Masyarakat diharapkan tidak ragu untuk melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan adanya laporan dari masyarakat, diharapkan pihak berwenang dapat lebih cepat menindaklanjuti dan melakukan investigasi yang diperlukan.

KRBR juga berencana untuk mengadakan forum-forum diskusi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap kebijakan publik. Melalui cara ini, diharapkan masyarakat dapat memahami hak-hak mereka dan berperan aktif dalam memantau jalannya pemerintahan.

Menjaga Integritas dan Transparansi

Integritas dan transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi DPRD dan pihak terkait untuk segera menanggapi laporan-laporan yang masuk dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan. Penanganan yang serius terhadap dugaan pungli ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks ini, KRBR berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan masalah pungli ini bisa diminimalisir dan program-program yang ada dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Kesimpulan dari Situasi Terkini

Situasi yang terjadi di Kabupaten Ciamis ini menjadi cermin bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Praktik pungli yang melibatkan oknum-oknum tertentu dapat merusak tatanan pemerintahan yang sudah dibangun. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi dan mendukung transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil.

Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan mendukung semua upaya untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Dengan harapan, kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih baik di masa depan.