DPR RI dan Parlemen Inggris Tingkatkan Kerja Sama Dalam Konservasi Global yang Berkelanjutan

Jakarta – Dalam upaya memperkuat kerja sama konservasi global, DPR RI melalui Kaukus Konservasi mengadakan hearing dengan delegasi parlemen Inggris dari APPG on International Conservation, didukung oleh The ICCF Group. Pertemuan ini berlangsung pada Kamis, 2 April 2026, dengan fokus utama pada isu tata guna lahan yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pemimpin Pertemuan dan Dukungan dari Kaukus Konservasi

Hearing tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, G Budisatrio Djiwandono. Pertemuan ini juga didukung oleh International Conservation Caucus Foundation Indonesia yang berperan sebagai sekretariat Kaukus Konservasi. Kerja sama ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam menangani isu-isu lingkungan yang semakin mendesak.

Pengalaman Lapangan Delegasi Inggris

Dalam konteks hearing ini, Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) turut hadir sebagai narasumber. Sebelumnya, mereka mendampingi kunjungan lapangan delegasi Inggris ke Kalimantan Tengah. Kunjungan ini mencakup berbagai lokasi penting, termasuk Taman Nasional Sebangau dan pusat rehabilitasi orangutan di Nyaru Menteng, serta interaksi langsung dengan masyarakat lokal. Pengalaman ini menjadi landasan yang kuat untuk diskusi kebijakan yang lebih mendalam.

Tata Guna Lahan: Tantangan Global

Isu tata guna lahan menjadi titik fokus dalam diskusi tersebut. Anggota Parlemen Inggris, Blake Stephenson, mengungkapkan bahwa Inggris dan Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan kebutuhan akan ketahanan pangan dengan perlindungan lingkungan. “Bagaimana kita memastikan produksi pangan tetap berjalan tanpa mengorbankan ekosistem?” tanyanya dengan serius.

Rencana Inggris untuk Pengembangan Kerangka Tata Guna Lahan

Ketua APPG Barry Gardiner menjelaskan rencana Inggris untuk mengembangkan kerangka tata guna lahan nasional yang lebih terintegrasi. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya efisien tetapi juga ramah lingkungan.

Pentingnya Kebijakan Perlindungan Kawasan

Menanggapi rencana tersebut, anggota DPR RI Rokhmin Dahuri menekankan perlunya penguatan kebijakan perlindungan kawasan. Ia mencatat bahwa ketentuan mengenai minimal 50 persen kawasan lindung yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Penataan Ruang telah dihapus, dan perlu dipertimbangkan kembali untuk dihidupkan.

Pengembangan Skema Pembiayaan Konservasi Berkelanjutan

Dalam hearing ini, DPR RI juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan skema pembiayaan konservasi yang berkelanjutan. Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa Indonesia perlu menciptakan mekanisme kelembagaan yang transparan untuk mengalirkan investasi dari sektor swasta dan filantropi ke dalam sektor konservasi yang sangat penting ini.

Kolaborasi dengan Organisasi Non-Pemerintah

Budisatrio juga membuka peluang untuk kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, termasuk BOSF, untuk memperkuat implementasi konservasi di lapangan. Salah satu tema yang menarik perhatian adalah konsep ekowisata yang dapat mendukung konservasi sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Model Wisata Berbasis Konservasi

DPR RI menilai bahwa model wisata berbasis konservasi dapat menjadi solusi untuk mendukung pembiayaan sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, pendekatan pariwisata massal dianggap berisiko bagi keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, Indonesia sedang mempertimbangkan model wisata berbasis kualitas yang melibatkan jumlah pengunjung yang terbatas.

Peran Ekosistem Gambut dan Mangrove dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Diskusi juga menyoroti pentingnya ekosistem gambut dan mangrove dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa kapasitas penyerapan karbon dari mangrove bisa mencapai empat kali lipat dibandingkan dengan hutan daratan. Ia juga mengungkapkan komitmen pemerintah untuk merehabilitasi hingga 600.000 hektare mangrove dalam beberapa tahun ke depan.

Kerja Sama dalam Pembiayaan Iklim dan Pasar Karbon

Delegasi Inggris menyambut positif upaya Indonesia dalam konservasi, terutama terkait pembiayaan iklim dan pengembangan pasar karbon. Mereka menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap upaya konservasi, sebagai salah satu elemen kunci keberhasilan program-program tersebut.

Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

Dalam konteks ini, kesadaran dan pendidikan masyarakat menjadi sangat penting. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal, setiap kebijakan yang dibuat berpotensi tidak akan berhasil. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari konservasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.

Kesimpulan Terintegrasi

Kerja sama konservasi global yang terjalin antara DPR RI dan parlemen Inggris menunjukkan komitmen kedua negara untuk mengatasi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Diskusi mengenai tata guna lahan, penguatan kebijakan perlindungan kawasan, serta skema pembiayaan konservasi yang berkelanjutan menjadi langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan Indonesia dan Inggris dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam upaya konservasi yang efektif dan berkelanjutan.

➡️ Baca Juga: Tim Hoki Putra Indonesia Amankan Tiket ke Asian Games 2026 Setelah Kalahkan Thailand

➡️ Baca Juga: DAM Luncurkan Beragam Promo Menarik Sepeda Motor Honda di Jawa Barat untuk April 2023