Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing harus menjadi pijakan utama dalam perencanaan pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kota Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi, yang menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Arah Kebijakan Pembangunan yang Inklusif
Penting untuk menekankan bahwa kebijakan pembangunan di masa depan harus mampu menggali potensi ekonomi baru dan memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif. Iyan menyampaikan pandangannya ini saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk urusan perekonomian dan pembangunan tahun 2026, yang dilaksanakan pada hari Selasa.
Dia menekankan bahwa kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan dalam merancang pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Melalui forum Musrenbang, berbagai usulan pembangunan kota muncul sebagai hasil dari kolaborasi tersebut. “Kami perlu memaksimalkan potensi masyarakat, sembari tetap memperhatikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Jakarta Utara,” tambahnya.
Pembangunan Ekonomi yang Kompetitif
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, menyatakan bahwa arah pembangunan di masa depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi yang kompetitif, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penciptaan ekosistem kota yang berkelanjutan. “Fokus pembangunan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur yang handal,” ungkapnya.
Dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan konektivitas kawasan yang mendukung aktivitas warga, beberapa program prioritas yang dibahas meliputi:
- Normalisasi Kali Cakung Lama
- Pengerukan Kali Angke
- Pembangunan infrastruktur jalan
- Peningkatan fasilitas kesehatan
- Revitalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Selain itu, penambahan armada pengangkut sampah juga menjadi salah satu fokus utama. Iyan berharap agar seluruh usulan dan rencana pembangunan dapat disusun dengan matang dan terarah. “Pemkot Jakarta Utara berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh,” jelas Wawan.
Layanan Konsultasi Pertanahan “Cantik”
Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jakarta Barat meluncurkan layanan konsultasi keliling gratis untuk masyarakat yang dinamakan “Cantik.” Nama ini merupakan akronim dari Cepat, Aman, Terintegrasi, dan Elektronik, yang bertujuan untuk mempercepat akses layanan pertanahan bagi warga.
Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Barat, Dedi Rahmat Wiganda, menjelaskan bahwa layanan ini pertama kali diperkenalkan di kantor Kecamatan Kembangan pada hari Senin, 6 April. “Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat. Layanan ini juga tanpa dipungut biaya alias gratis,” tuturnya.
Layanan yang Tersedia Melalui “Cantik”
Layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui program “Cantik” mencakup berbagai konsultasi terkait informasi pertanahan, seperti:
- Penghapusan hak tanggungan atau roya
- Perubahan hak atas tanah untuk rumah tinggal dengan luas di bawah 600 meter persegi
- Penyelesaian dokumen pertanahan
- Konsultasi umum terkait pertanahan
- Informasi mengenai prosedur pengurusan sertifikat tanah
BPN Jakarta Barat telah menjadwalkan layanan ini di delapan wilayah kecamatan di Jakarta Barat. Jadwalnya adalah sebagai berikut:
- Bulan April di Kembangan
- Bulan Mei di Kalideres
- Bulan Juni di Cengkareng
- Bulan Juli di Grogol Petamburan
- Bulan Agustus di Tamansari
- Bulan September di Tambora
- Bulan November di Palmerah
- Bulan Desember di Kebon Jeruk
Dedi menambahkan bahwa mereka telah mengerahkan 12 petugas BPN untuk melayani masyarakat dalam program ini. Layanan dibuka setiap hari Senin selama satu bulan di Kantor Kecamatan Kembangan. Masyarakat yang ingin mengurus dokumen diharapkan membawa surat-surat pertanahan yang diperlukan dan terlebih dahulu mengakses aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN: Sentuh Tanahku.
Komitmen untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Kombinasi dari berbagai upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengedepankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan perencanaan pembangunan yang responsif, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan yang diambil.
Dalam konteks ini, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Peran Masyarakat dalam Pembangunan
Masyarakat memiliki peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan. Partisipasi aktif dari warga dalam forum-forum seperti Musrenbang menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terwakili dalam rencana pembangunan. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga tentang menciptakan peluang baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
Proyek-proyek yang diusulkan harus mencerminkan keinginan masyarakat dan memprioritaskan aspek-aspek yang penting bagi kesejahteraan mereka. Langkah ini tidak hanya menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah lokal dalam melaksanakan program-program pembangunan.
Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas adalah salah satu kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas dan konektivitas, tetapi juga menciptakan peluang bagi investasi dan pengembangan sektor-sektor baru.
Investasi dalam infrastruktur harus dilakukan secara strategis, dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan yang baik akan meningkatkan aksesibilitas, sementara peningkatan fasilitas kesehatan akan langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan
Pengelolaan lingkungan yang baik juga menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan berusaha untuk meminimalkan kerusakan. Dengan mengadopsi praktik pembangunan berkelanjutan, kita dapat menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang.
Untuk mencapai hal ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, pertumbuhan perencanaan pembangunan harus dijadikan landasan utama bagi semua kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan berfokus pada inklusivitas, kolaborasi, dan keberlanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inisiatif seperti layanan konsultasi pertanahan “Cantik” dan program-program pembangunan lainnya, adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik bagi Jakarta Utara dan sekitarnya.
➡️ Baca Juga: Banyumas Memimpin Penyaluran Bansos Digital Berbasis IKD dan Biometrik di Tingkat Nasional
➡️ Baca Juga: HMI Kuningan Mendesak Penyelidikan LHP BPK Terkait Disdikbud – Tonton Videonya
