Aturan Pajak Daerah 2026: Kendaraan Listrik Kini Terkena Pajak Baru di Indonesia

bila salsabilaApril 25, 2026

1 2 minutes read

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah resmi memperkenalkan kebijakan baru yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan listrik. Kebijakan ini mengakhiri era pembebasan pajak bagi pemilik kendaraan listrik yang sebelumnya tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 0. Dengan regulasi terbaru ini, pemilik kendaraan listrik kini harus bersiap menghadapi pajak yang baru, yang merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan pajak daerah di tahun 2026.

Pembaruan Kebijakan dan Dasar Hukum

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026, yang mencakup ketentuan mengenai pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pajak untuk alat berat. Pasal 19 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa insentif pajak yang sebelumnya diberikan bersifat opsional. Ini berarti bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan sendiri dalam memberikan insentif kepada pemilik kendaraan listrik.

Perbandingan Sebelum dan Sesudah 2026

Perubahan yang signifikan dalam kebijakan pajak kendaraan listrik dapat dilihat dalam tabel berikut:

PKB Kendaraan Listrik: Sebelumnya Rp 0 (Gratis), kini berpotensi dikenakan pajak.
Penentuan Insentif: Sebelumnya ditetapkan oleh pusat, kini diserahkan kepada kebijakan daerah.
SWDKLLJ: Tetap dibebankan baik sebelum maupun sesudah 2026.

Respons Pemerintah Daerah Terhadap Aturan Baru

Beberapa pemerintah daerah telah mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini. Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh beberapa provinsi dalam penerapan pajak kendaraan listrik:

DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengenaan pajak tetap adil bagi masyarakat. Lusiana Herawati, Kepala Bapenda DKI Jakarta, telah memastikan bahwa insentif berupa keringanan pajak akan tetap diberikan kepada pemilik kendaraan listrik.

Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya kontribusi pajak dari kendaraan listrik untuk mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kendaraan listrik juga menggunakan infrastruktur jalan yang dibangun oleh pemerintah, sehingga sudah seharusnya ada imbal balik melalui pajak.

Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan dengan pajak kendaraan listrik. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini masih dapat dimaksimalkan.

Bali

Provinsi Bali saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait penerapan pajak kendaraan listrik. Pihaknya berkomitmen untuk menunggu arahan dari pemerintah pusat agar besaran pajak yang diterapkan tidak menimbulkan ketimpangan antara wilayah di Indonesia.

Arah Kebijakan dan Insentif Fiskal

Meskipun pemerintah daerah kini memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tetap mendorong agar insentif pajak tetap diberikan. Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang diterbitkan pada 22 April 2026, Mendagri meminta agar gubernur mempertimbangkan kondisi ekonomi global serta dukungan terhadap energi terbarukan.

Langkah-Langkah Praktis yang Direkomendasikan

Beberapa langkah praktis yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat antara lain:

Gubernur diminta untuk menentukan opsi pemberian insentif fiskal.
Pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB menjadi prioritas yang harus dipertimbangkan.
Laporan mengenai kebijakan insentif harus disampaikan ke Kemendagri paling lambat 31 Mei 2026.

Kesimpulan dan Harapan untuk Masyarakat

Dengan pergeseran tren pajak kendaraan listrik di tahun 2026, masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Ini penting agar mereka dapat memahami biaya pajak yang berlaku di wilayah mereka. Diharapkan juga bahwa kebijakan ini akan berjalan dengan baik, memberikan keadilan serta mendukung perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.