THR PPPK Paruh Waktu Cair, Pemkab Bogor Alokasikan Anggaran Rp10,6 Miliar

Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 2026, ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menerima berita positif yang sangat dinantikan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai, Pemkab Bogor telah memberikan kepastian bahwa para PPPK paruh waktu akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Kepastian Pemberian THR dari Pemkab Bogor

Kepastian terkait pemberian THR ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan instruksi dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyiapkan anggaran yang diperlukan.

“Insya Allah dapat, Pak Bupati sudah menginstruksikan TAPD agar mengalokasikan anggaran,” ungkap Ajat pada hari Minggu, 15 Maret 2026. Dengan adanya instruksi ini, para PPPK paruh waktu dapat berharap untuk mendapatkan THR yang akan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.

Data PPPK Paruh Waktu di Pemkab Bogor

Saat ini, tercatat sebanyak 9.867 PPPK paruh waktu yang bekerja di berbagai sektor dalam Pemerintah Kabupaten Bogor. Keberadaan mereka sangat penting dalam mendukung berbagai program dan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Untuk memenuhi kebijakan pemberian THR, Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10,6 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran ini diharapkan dapat menjangkau seluruh PPPK paruh waktu yang terdaftar dan bekerja di daerah tersebut.

Tindak Lanjut dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pemkab Bogor juga menginstruksikan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti kebijakan ini. Setiap PPK diminta untuk mengikuti mekanisme penganggaran dan pencairan yang berlaku agar proses THR dapat berjalan lancar.

Di sisi lain, Bidang Perbendaharaan telah membuka proses administrasi untuk pencairan dana. Setiap perangkat daerah sudah dapat mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran THR mulai tanggal 13 Maret 2026. Langkah ini diambil agar dana bisa segera dicairkan dan diterima oleh para PPPK paruh waktu.

Besaran THR bagi PPPK Paruh Waktu

Ajat menjelaskan bahwa besaran THR yang akan diberikan kepada PPPK paruh waktu tidak sama dengan pegawai tetap. THR untuk PPPK dihitung berdasarkan masa kerja masing-masing pegawai. Penentuan ini dilakukan agar pemberian THR dapat lebih adil dan sesuai dengan kontribusi pegawai selama bertugas.

“Ketentuan yang disampaikan kepada perangkat daerah, besaran THR bagi PPPK paruh waktu dihitung menggunakan formula 1/12 dikalikan masa kerja sejak awal pengangkatan sesuai SK hingga Februari 2026, lalu dikalikan dengan gaji yang diterima pada Februari,” jelasnya. Dengan rumus ini, diharapkan setiap PPPK mendapatkan THR yang proporsional berdasarkan waktu kerja mereka.

Dampak Kebijakan THR terhadap Kesejahteraan Pegawai

Kebijakan pemberian THR ini diharapkan dapat membantu para PPPK paruh waktu dalam memenuhi kebutuhan mereka menjelang Hari Raya Idulfitri. THR bukan hanya sekadar tunjangan, tetapi juga merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pegawai yang telah memberikan kontribusi dalam pelayanan publik.

Dengan adanya THR, para PPPK paruh waktu diharapkan dapat merayakan Lebaran dengan lebih baik, serta memberikan dukungan ekonomi yang lebih kuat bagi keluarga mereka. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen Pemkab Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, yang merupakan aset berharga bagi pemerintah daerah.

Prospek dan Harapan untuk PPPK

Dari kebijakan ini, diharapkan ke depannya akan ada peningkatan dalam perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan PPPK, tidak hanya saat menjelang Lebaran, tetapi juga dalam bentuk dukungan lainnya. Hal ini penting agar para PPPK merasa dihargai dan termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan THR bagi PPPK paruh waktu di Kabupaten Bogor adalah langkah positif yang patut dicontoh oleh daerah lain. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan para PPPK dapat terus berkontribusi secara maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di pemerintahan.

• Jumlah PPPK paruh waktu di Pemkab Bogor: 9.867 orang
• Anggaran THR yang disiapkan: Rp10,6 miliar
• Proses pencairan THR dimulai: 13 Maret 2026
• Rumus perhitungan THR: 1/12 x masa kerja x gaji Februari
• Pemberian THR sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pegawai

Dengan demikian, pemkab tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan mendasar pegawai, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk meningkatkan layanan publik melalui pengakuan terhadap kerja keras PPPK. Ini adalah langkah yang sangat positif dan diharapkan dapat berlanjut di masa depan.

➡️ Baca Juga: Dr. Phery Cenders Memilih Pendekatan Slow Aging: Kesehatan Lebih Utama dan Aman

➡️ Baca Juga: Diskon Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Berlangsung Hingga Akhir Tahun 2023