Ketika integritas lembaga publik dipertaruhkan, dampaknya dapat jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dalam konteks ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan pemerasan yang melibatkan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Salah satu fokus dari penyelidikan ini adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti (RHS), yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kasus ini bukan hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Panggilan KPK untuk Kepala Imigrasi Denpasar
KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap R. Haryo Sakti, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Denpasar. Pemeriksaan ini akan dilakukan di Polresta Denpasar, Bali. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi langkah tersebut kepada wartawan di Jakarta, menegaskan bahwa RHS akan dimintai keterangan seputar dugaan pemerasan yang terjadi dalam proses pengurusan izin tinggal WNA.
Panggilan Lainnya untuk Aparatur Sipil Negara
Tidak hanya RHS yang dipanggil, KPK juga mengajukan permintaan untuk dua aparatur sipil negara lainnya yang terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mereka adalah ALB, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala seksi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Ngurah Rai, dan KOD, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. Panggilan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengungkap skandal yang melibatkan banyak pihak.
Rangkaian Pemeriksaan Sebelumnya
Pemeriksaan yang melibatkan RHS bukanlah yang pertama. Sebelumnya, KPK telah memanggil empat saksi yang terdiri dari berbagai posisi dalam dunia usaha dan keimigrasian. Mereka termasuk Direktur PT Visa Empat Bali, ROL, Direktur PT MSI Service Indonesia, SDH, serta staf operasional CV Visa Agung Bali dan PT Bali Internasional Surya Ayu, yang masing-masing diwakili oleh inisial GRW dan MNC. Hal ini menunjukkan kompleksitas kasus yang sedang ditangani oleh KPK.
Pemeriksaan Tambahan yang Dilakukan KPK
Setelah pemeriksaan awal, KPK kembali memanggil beberapa individu yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Di antara mereka adalah MSW, yang menjabat sebagai Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian di Kantor Imigrasi Denpasar, DP sebagai Kasubsi Status Keimigrasian, serta pegawai dari PT Bali Soft dan PT Bali Visa. Langkah-langkah ini diambil untuk memperkaya informasi yang diperlukan dalam penyelidikan.
Awal Mula Kasus Pemerasan
Kasus ini bermula ketika KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA. Dalam OTT tersebut, Silmy Karim, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyerahkan diri kepada KPK. Ini menandai titik awal dari penyelidikan yang lebih luas yang melibatkan beberapa pejabat tinggi di kementerian terkait.
Penyidikan yang Melibatkan Banyak Tersangka
Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam skandal pemerasan yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2026. Kasus ini ditangani di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa penyelidikan KPK tidak hanya fokus pada individu tertentu tetapi juga mencakup jaringan yang lebih luas.
Identitas Para Tersangka
Di antara tersangka yang telah ditetapkan, terdapat nama-nama yang cukup terkemuka. Selain Silmy Karim, yang dikenal sebagai mantan Direktur Jenderal Imigrasi untuk periode 2023–2024, juga terdapat Saffar Muhammad Godam yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2024–2025. Selain mereka, sejumlah pejabat lainnya juga terlibat, seperti Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.
Rincian Tersangka Lainnya
Selain nama-nama yang telah disebutkan, terdapat juga Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas, Juniadi Sri Priambudi. Mereka semua menjadi bagian dari skandal yang lebih besar ini, bersama dengan pegawai Subdirektorat Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah. Keberadaan mereka dalam lingkaran tersangka menunjukkan bahwa praktik pemerasan ini telah menjadi masalah sistemik yang perlu diatasi dengan serius.
Estimasi Kerugian Keuangan
KPK menduga bahwa para tersangka telah meraup keuntungan yang mencengangkan, sebesar sekitar Rp145,5 miliar dari praktik pemerasan yang berlangsung selama periode 2022 hingga 2026. Angka ini tidak hanya menunjukkan besarnya kerugian yang dialami oleh negara, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas akibat dari praktik korupsi di sektor publik. Tindakan ini jelas merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keimigrasian dan pemerintahan secara keseluruhan.
Dampak dari Kasus Pemerasan
Kasus pemerasan yang melibatkan kepala imigrasi Denpasar ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Korupsi, jika tidak ditangani dengan tegas, dapat menggerogoti fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam hal yang berkaitan dengan izin tinggal dan status hukum mereka. Kasus ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus berkomitmen dalam memberantas korupsi di segala lini.
➡️ Baca Juga: Temukan Pilihan Co-Living Fleksibel di Bintaro untuk Apartemen Anda
➡️ Baca Juga: Pemkot Surabaya Hentikan Layanan Kependudukan untuk Ayah yang Abaikan Anak dan Mantan Istri
