Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah melakukan investigasi mendalam terkait indikasi penyalahgunaan dana anggaran kedinasan oleh sejumlah pegawai untuk membiayai aktivitas judi online. Temuan ini menimbulkan kegundahan, karena mencakup hampir 1.900 pegawai yang terindikasi terlibat dalam praktik yang merugikan negara ini.
Pelanggaran Berat di Lingkungan Kementerian Sosial
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa tindakan yang melibatkan penggunaan uang negara untuk tujuan perjudian adalah pelanggaran serius. Ia menyatakan bahwa setiap oknum yang terbukti bersalah akan menghadapi sanksi yang tegas dan tidak akan ada toleransi terhadap tindakan tersebut.
Proses Pengusutan yang Sedang Berlangsung
Dalam pernyataannya di Jakarta, Saifullah mengungkapkan, “Kami sedang mendalami masalah ini.” Penyelidikan ini dipicu oleh data yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menunjukkan bahwa sekitar 1.900 pegawai, baik di pusat maupun daerah, terlibat dalam transaksi judi dengan rata-rata nilai mencapai Rp4 juta dan total akumulasi yang melebihi Rp2 miliar.
Langkah-Langkah Verifikasi dan Audit
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos telah menugaskan tim khusus untuk meneliti alur keuangan serta menyelidiki potensi penyimpangan dana kedinasan yang digunakan oleh pegawai kementerian. Tim ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan menganalisis pola transaksi yang mencurigakan.
Pengakuan Pegawai
Dari langkah klarifikasi awal yang dilakukan terhadap pegawai di tingkat pusat, lebih dari 70 persen dari mereka mengakui keterlibatan dalam aktivitas judi, dengan variasi durasi yang berbeda-beda. Beberapa mengaku hanya mencoba, sementara yang lain mengakui telah terjerat dalam kecanduan selama bertahun-tahun.
Tindakan Tegas Terhadap Oknum Bersalah
➡️ Baca Juga: Menghasilkan Uang Secara Online Tanpa Bergantung pada Media Sosial Terkenal
➡️ Baca Juga: Prabowo Dorong Akses Pasar ke 290 Juta Konsumen Melalui FTA Indonesia-EAEU